SULUT, INFONESIA24.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan penataan mekanisme kerja kelembagaan guna memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui penyempurnaan Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentang Tata Tertib DPRD.
Agenda tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (10/11/2026), dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentang Tata Tertib DPRD.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Royke Anter dan Stela Runtuwene.
Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib, Dr. Royke Roring, membacakan rancangan beserta materi peraturan yang menjadi bagian dari proses penyempurnaan regulasi internal lembaga legislatif tersebut.
Penyempurnaan tata tertib ini merupakan langkah strategis DPRD Sulut dalam menyesuaikan pedoman kerja kelembagaan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.
Sebagaimana diketahui, tata tertib DPRD memiliki kedudukan penting dalam mengatur berbagai mekanisme kerja kelembagaan, mulai dari penyelenggaraan persidangan, pelaksanaan rapat, hubungan kerja antaralat kelengkapan dewan, hingga tata cara pengambilan keputusan.
Selain itu, keberadaan tata tertib yang jelas dan terarah menjadi landasan dalam memastikan pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan adanya penyempurnaan tersebut, DPRD Sulut diharapkan semakin memiliki pedoman kerja yang efektif, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat paripurna turut dihadiri anggota DPRD Sulut yang hadir secara langsung di ruang sidang, sementara sejumlah anggota lainnya mengikuti jalannya rapat melalui konferensi daring.
Penetapan rancangan peraturan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat tata kelola kelembagaan serta memastikan setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan berjalan berdasarkan mekanisme dan aturan yang jelas. (jim)
