Skip to content
BITUNG, INFONESIA24.COM – Aliansi Masyarakat Nelayan Sulut (AMNS) menggelar aksi damai dan doa bersama. Ratusan nelayan yang tergabung dalam aksi berjalan ditiga lokasi yang berbeda yaitu Lobby Kantor Walikota, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung kemudian PSDKP di kecamatan Aertembaga Bitung, Rabu (9/4/2025).
Aksi Doa Bersama ini dirangkaikan sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan kelautan yang dinilai semakin menyingkirkan hak hidup nelayan lokal.
Di Kantor Walikota kegiatan tersebut, turut dihadiri Sekda Kota Bitung Rudy Theno, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, Dandim 1310/Bitung Letkol Hanif Tupen, hingga hadir pula tokoh agama, masyarakat dan beberapa ormas adat bersatu dalam satu suara.
Aksi damai ini berlangsung dengan tertib, diiringi berbagai orasi dan doa bersama ditengah orasi yang menggelora.
Koordinator Nelayan Sulawesi Utara/Tokoh Pemuda Sulut Mario Mamuntu,S.AB menyampaikan alasan kuat dan berharap aspirasi mereka didengar oleh pemerintah serta pihak terkait agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat lokal.
Dalam kesempatan ini, Sekda Kota Bitung Rudy Theno mewakili pemerintah mengatakan pada prinsipnya pemerintah kota Bitung mengsuport kegiatan aksi yang dilakukan para nelayan ini. “Ada beberapa poin yang menjadi aspirasi mereka di aksi damai ini, intinya pemerintah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Bitung mengsuport,” ungkap Rudy.
Beliau juga berharap, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan para nelayan di Kota Bitung secara berjenjang bisa terpenuhi apa yang menjadi tuntutan tersebut. “Yah, mudah-mudahan aspirasi para nelayan kita dipenuhi secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat,” tambahnya.
Pada akhir penyampaian, Rudy menegaskan kembali bahwa pemerintah sangat mendukung aksi tersebut. “Sekali lagi pemerintah mengsuport dan memberikan solusi terbaik dan berharap para nelayan tetap berjuang,” tutup Rudy.
Sementara itu, aksi damai selanjutnya berlanjut di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung, dengan membawa spanduk berisi berbagai macam tulisan hingga pengeras suara untuk menyampaikan orasi.
Disana para aksi damai itu diterima langsung oleh Perwakilan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung. Mario Mamuntu, S.AB, yang juga merupakan Ketua Brigadir Nusautara lantang menyuarakan Empat Tuntutan Utama yaitu;
Pertama, penolakan keras terhadap kehadiran kapal asing yang dianggap merampas sumber daya laut dan mengancam keberlangsungan nelayan tradisional.
Kedua, penolakan terhadap sistem zonasi laut yang membatasi ruang tangkap dan mempersempit akses nelayan terhadap wilayah potensial.
Ketiga, desakan agar pemerintah memperluas wilayah tangkap WPPNRI untuk kapal nelayan kecil hand line tuna demi menjaga kedaulatan pangan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Keempat, untuk tidak paksakan Nelayan Kecil Tradisional Hand Line Tuna Memasang VMS Vessel Monitoring System.
Mario menyampaikan, kondisi nelayan saat ini kini berada di titik nadir. “Kami bukan kriminal, kami nelayan, kami patuh hukum dan taat akan aturan. Tapi jangan paksa kami mati pelan-pelan dengan kebijakan yang tidak berpihak,” tegas Mario dalam orasinya.
Selanjutnya, pria vokal ini menegaskan lagi bahwa pembatasan zona tangkap justru menciptakan ironi, terhadap nelayan yang dulu bisa pulang dengan hasil yang memuaskan. Namun, kali ini para nelayan seringkali kembali dengan kapal tidak ada penghasilan sementara itu ongkos operasional terus melonjak.
“Kami hanya meminta satu hal yakni, hentikan pembatasan zona. Laut adalah ruang hidup kami jangan rampas hak kami untuk hidup. Nah, jika kedepan nantinya aspirasi kami diabaikan, gelombang aksi ini siap meluas ke seluruh pesisir Sulawesi Utara,” tegasnya.
Diungkapnya, jika aksi damai ini tidak digubris sama sekali oleh istansi terkait maka kami akan terus melakukan upaya-upaya mencari keadilan dan perhatian langsung ke Gubernur Sulut, Kementrian RI bahkan ke Bapak Presiden Prabowo Subianto.
“Negara tak boleh menutup mata. Kami nelayan Sulawesi Utara siap berdiri, bersuara, dan bertahan. Karena ini soal hidup atau mati,” pungkasnya dengan nada keras.
Sementara itu, perwakilan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Erik Lesmana selaku Katimja Kesyahbandaran ketika menerima aksi damai tersebut menyampaikan, bahwa aspirasi ini akan segara disampaikan ke pimpinan dan ditindaklanjuti kalau bisa secara sesingkat-singkatnya apa yang menjadi tuntutan aksi damai kali ini.
“Yah, aspirasi ini akan disampaikan ke pimpinan kemudian selanjutnya diteruskan juga ke pusat agar kedepannya aspirasi tersebut segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Selanjutnya, aksi damai tersebut berlanjut ke lokasi terakhir di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dimana setiba di tempat itu para perwakilan aksi damai kali ini diarak keruangan dikawal ketat oleh pihak Kepolisian Polres Bitung.
Perlu diketahui bersama, turut hadir di aksi damai tersebut yakni Ketua Umum Brigade Nusa Utara Indonesia, Stenly Sendouw, Ketua Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kota Bitung, Dr. Drs. Arianto Kadir, S.Kom, M.Si, MH, Ketua Umum Persatuan Organisasi Lintas Adat, Agama dan Budaya (POLA) Kota Bitung, Puboksa Hutahean, Panglima Besar Manguni Muda Indonesia, Jefri Mamentu.
Hadir juga perwakilan Mahasiswa seperti, Lembaga Liga Mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). (tya)
