Pemda-DPRD Boltara Sepakati KUPA-PPAS 2026, Arah Anggaran Mulai Dipertajam

INFONESIA24.COM, BOLMONG UTARA — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltara resmi menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boltara Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Boltara yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur terkait lainnya.

Melalui kesepakatan KUPA-PPAS 2026, Pemda dan DPRD Boltara menyepakati arah kebijakan serta prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APBD.

Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

“Kesepakatan ini merupakan hasil dari proses pembahasan dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Kita berharap seluruh program yang menjadi prioritas dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Boltara,” ujar Bupati.

Ia menegaskan, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan.

Sementara itu, DPRD Boltara menekankan pentingnya memastikan anggaran perubahan benar-benar diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan ditandatanganinya KUPA-PPAS 2026, tahapan pembahasan perubahan APBD Boltara selanjutnya akan dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan Boltara agar semakin terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *