Skip to content
TOMOHON, INFONESIA24.COM – Sebuah percakapan di grup chat salah satu tim pemenangan pasangan calon CSSR di Tomohon menjadi sorotan publik setelah bocor ke sejumlah media sosial.
Grup tersebut, yang dikabarkan berisi pejabat penting seperti kepala dinas, lurah, kepala lingkungan (pala), dan perangkat kelurahan, mengungkapkan dugaan praktik tidak etis dalam pelaksanaan kampanye politik.
Dalam percakapan yang bocor, terlihat indikasi pembicaraan terkait money politics serta pengaturan tugas linmas di tempat pemungutan suara (TPS).
Kejadian ini tidak hanya ramai diperbincangkan di aplikasi WhatsApp tetapi juga menyebar ke grup Facebook populer seperti “Tomohon Independen” dan “Tomohon Kota Sejuk”.
Bocornya informasi ini memicu pertanyaan besar dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan bagaimana pejabat yang seharusnya netral dapat terlibat aktif dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon.
Komentar pedas dan kritikan publik ramai bermunculan di media sosial, menyuarakan kekecewaan dan kebingungan atas kejadian ini.
Tokoh masyarakat Tomohon Hanny Meruntu dan Josis Ngantung mengungkapkan, pejabat pemerintah mestinya menjaga netralitas dalam Pilkada. “Kalau sudah begini, bagaimana kita bisa percaya proses demokrasi berjalan adil?” tuturnya.
Percakapan ini memicu diskusi panjang di media sosial. Banyak warga menyoroti dugaan pelanggaran etika, sementara yang lain mendesak adanya investigasi lebih lanjut.
Grup-grup Facebook Tomohon kini dipenuhi dengan unggahan terkait kebocoran ini, mencerminkan keresahan masyarakat atas dugaan campur tangan pejabat dalam proses politik.
Menurut undang-undang, pejabat pemerintah dilarang keras terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. Dugaan keterlibatan pejabat dalam percakapan ini berpotensi melanggar aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pejabat yang diduga terlibat dalam grup tersebut. Namun, tekanan dari publik untuk segera memberikan klarifikasi terus meningkat. (*/red)
