SULUT, INFONESIA24.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi wilayah Sulawesi Utara (Sulut), bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan KPK RI Nawawi Pomolango juga diikuti Wakil Gubernur Steven Kandouw serta seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se- Sulut, bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, pada Rabu (6/3/2024).
Pada kesempatan itu, Pimpinan KPK RI Nawawi Pomolango mengatakan, dari data per area intervensi Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023, Pemprov Sulut peraih MCP Terbaik dan itu diraih dengan total nilai 90,47.
“Total nilai ini merupakan yang tertinggi dari kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara. Tentunya dilihat dari nilai area, seperti Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Pengelolaan BMD,” rincinya.
Terkait MCP Terbaik ini juga, lanjut Nawawi, tentu ada penghargaan yang akan dikoordinasikan dengan kementerian – kementerian terkait, bentuk penghargaannya kepada pemerintah kota, kabupaten dan provinsi yang konsisten di dalam hal penguatan kerja – kerja ini.
“Dari MCP ini kita bisa menjadikan cermin untuk melihat kerja daripada teman – teman. Paling tidak ada sembilan area yang kita cermati disitu. Seperti apa kerja – kerja dari pemerintah kota, kabupaten dan provinsi, kita bisa lihat dari situ,” tukasnya.
Sementara itu, Dalam arahannya, Wagub Kandouw mengucapkan selamat datang kepada Ketua KPK Nawawi Pamolango, di Sulut. “Sudah dua kali dilaksanakan kegiatan KPK di Sulut dihadiri langsung ketua KPK,” kata Wagub.
Menurut Wagub, good gavernance merupakan tekad semua kita, semua jajaran pemerintah. Ada regulasi baru ada tantangan baru.
“Untuk itu kita perlu ada pencegahan satu sama lain. Kami percaya hari ini arahan dari Ketua KPK akan memberikan kontribusi semangat dan tekad kita semua untuk menciptakan pemerintahan bersih. Kami bermohon kepada ketua KPK dapat memberikan arahan bagi kita semua,” harap Wagub. (advetorial)
