Skip to content
JAKARTA, INFONESIA24.COM – Bupati Minahasa Utara sekaligus Wakil Ketua Umum Apkasi, Joune Ganda, menyampaikan sejumlah permasalahan mendasar terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T). Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) JKN yang digelar Komisi IX DPR RI, Rabu (7/5/2025), Joune menekankan perlunya langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan di daerah.
Di hadapan anggota dewan dan perwakilan lintas kementerian serta lembaga terkait, Joune mengungkap dampak defisit keuangan BPJS Kesehatan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan. Ia menilai, kondisi tersebut mengancam kemitraan dengan rumah sakit swasta dan berpotensi menurunkan mutu layanan, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas.
“Peserta JKN di daerah 3T menghadapi hambatan besar. Mulai dari minimnya fasilitas, terbatasnya tenaga medis, hingga sulitnya akses geografis. Bahkan untuk layanan dasar, masyarakat harus menempuh jarak jauh dengan biaya tinggi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan layanan antara kota dan desa, lemahnya integrasi data antar sistem, serta kurangnya edukasi masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai peserta JKN. Menurutnya, hal-hal tersebut menjadi kendala utama dalam efektivitas program JKN.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Joune Ganda mengusulkan optimalisasi data kepesertaan, transparansi pengelolaan dana, serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas layanan. Ia juga mendorong pemerintah memberi fleksibilitas anggaran bagi daerah, termasuk pemanfaatan Silpa dan pola pembayaran iuran secara bertahap.
“Kolaborasi antara pusat, daerah, dan BPJS sangat krusial agar manfaat JKN dirasakan secara adil hingga ke pelosok negeri,” tutupnya. (jim)
