Skip to content
SULUT, INFONESIA24.COM – Kebijakan tegas Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), yang melarang 15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Sulut menggunakan mobil Patroli dan Pengawalan (Patwal) dalam perjalanan, mendapat respons positif dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sulawesi Utara. Ketua Komda, Agustinus Koba Kalengkongan, menyebut keputusan ini sebagai langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat serta komitmen terhadap efisiensi penggunaan anggaran.
“Ini bukan sekadar simbolik. Kebijakan Gubernur Yulius benar-benar menyasar penghematan yang berdampak langsung pada efisiensi keuangan daerah. Ini contoh nyata bagaimana pemimpin bisa memangkas pemborosan,” ujar Kalengkongan, Kamis (1/5/2025).
Ia memaparkan bahwa setidaknya terdapat sekitar 30 mobil Patwal yang digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil di seluruh Sulawesi Utara. Setiap kendaraan melibatkan dua personel pengawalan yang membutuhkan anggaran operasional, termasuk gaji, makan-minum, bahan bakar, dan perawatan kendaraan.
“Jika dikalkulasi, pengeluaran satu mobil bisa mencapai 20 hingga 30 juta rupiah per bulan. Dalam setahun bisa tembus 300 juta. Kalikan dengan jumlah kendaraan dan satu periode jabatan, maka potensi penghematan mencapai miliaran rupiah,” jelas mahasiswa Filsafat Seminari Pineleng tersebut.
Kalengkongan menegaskan bahwa kebijakan seperti ini layak ditiru oleh daerah lain, sebagai bentuk nyata reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang hemat namun tetap efektif. (jim)
